Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan atau Pelanggaran ASN

TATA CATA PENGISIAN FORMULIR PENGADUAN
Berikut ini disampaikan Tata Cata Pengisian Formulir Pengaduan atas pelanggaran disiplin atau etika yang dilakukan oleh Aparat Sipil Negara pada kantor Dinkes Jateng
A. Materi pengaduan :
1. Pelanggaran terhadap kode etik dan/atau pedoman perilaku aparat;
2. Penyalahgunaan wewenang/jabatan;
3. Pelanggaran sumpah jabatan;
4. Pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Perbuatan tercela, yaitu perbuatan amoral, asusila, atau perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang aparat maupun selaku anggota masyarakat;
6. Pelanggaran hukum, baik dilakukan dengan sengaja, maupun karena kelalaian dan ketidakpahaman;
7. pelanggaran administrasi, yaitu terjadinya kesalahan, kekeliruan atau kelalaian yang bersifat administratif;
8. Pelayanan publik yang tidak memuaskan yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan serta masyarakat secara umum.
B. Identitas Terlapor :
1. Identitas aparat yang dilaporkan, termasuk jabatan, serta satuan kerja tempat Terlapor bertugas;
2. Perbuatan yang dilaporkan;
3. Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung pengaduan yang disampaikan. Bukti atau keterangan ini termasuk nama, alamat, dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat pengaduan Pelapor.
C. Identitas Pelapor :
Pelapor sedapat mungkin diharuskan untuk mencantumkan identitasnya, namun demikian selama informasi dalam pengaduan yang disampaikan benar dan memiliki dasar yang kuat, pengaduan yang tidak mencantumkan identitasnya akan tetap ditindaklanjuti oleh Kepala Bappeda dan Komite Etik.
D. Hak-Hak Terlapor :
1. Membuktikan bahwa ia tidak bersalah dengan mengajukan saksi dan alat bukti lain;
2. Meminta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dirinya.
E. Hak-Hak Pelapor :
1. Mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitasnya;
2. Mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun;
3. Mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan pengaduan yang didaftarkannya;
4. Mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Terlapor dalam pemeriksaan.
F. Hak-Hak Komite Etik :
1. Merahasiakan kesimpulan dan rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada pihak Terlapor, Pelapor, dan pihak-pihak lain selain kepada pejabat yang berwenang mengambil keputusan;
2. Menentukan jangka waktu yang memadai untuk menangani suatu pengaduan berdasarkan tingkat kesulitan penanganan dalam hal jangka waktu yang ditetapkan dalam pedoman ini terlampaui.

Tata Cara dan Syarat mengajukan Pengaduan Pelayanan Publik

Pengaduan mengenai pelayanan publik diajukan secara tertulis. Untuk pengaduan yang diajukan kepada atas pelaksanan atau penyelenggara pelayanan publik, pengaduan harus memuat:
1. Nama dan alamat lengkap pelapor/pengadu;
2. Uraian Pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan dan uraian kerugian materiel dan immateriel yang diderita;
3. Permintaan penyelesaian yang diajukan; dan
4. Tempat, waktu penyampaian, dan tanda tangan.
Apabila dikehendaki, pelapor dapat memasukkan tuntutan ganti rugi dalam surat pengaduannya. (Pasal 42 ayat (3) dan ayat (4) UU Pelayanan Publik).
Dalam hal pelapor mengajukan pengaduan dengan diwakili oleh kuasanya, maka penguasaan tersebut harus disebutkan pada bagian identitas atau nama dan alamat pelapor. Surat kuasa bermaterai dari pelapor juga harus dilampirkan.
Data dan informasi yang harus dimuat dalam pengaduan yang disampaikan pada prinsipnya sama dengan yang harus dimuat dalam pengaduan yang akan disampaikan pada penyelenggara pelayanan publik, yaitu:
1. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, status perkawinan, pekerjaan dan alamat lengkap pelapor;
2. Uraian peristiwa, tidnakan, atau keputusan yang dilaporkan secara rinci;
3. Keterangan bahwa pelapor sebelumnya telah menyampaikan laporan secara langsung kepada pihak terlapor atau atasannya (penyelenggara pelayanan publik), tetapi laporan tersebut tidak mendapat penyelesaian sebagaimana mestinya. (Pasal 24 ayat (1) UU Ombudsman).
Penting untuk diperhatikan, bahwa mensyarat yang melapor sebelumnya harus terlebih dahulu menayamapaikan dan mengisi form pengaduannya kepada penyelenggara pelayanan publik, maka sebaiknya pelapor menyertakan tanda terima pengaduan yang diperloleh ketika menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan publik.
Hak Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Berikut ini adalah hak masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang penting untuk anda ketahui:
1. mengetahui kebenaran isi standar pelayanan;
2. mengawasi pelaksanaan standar pelayanan;
3. mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan;
4. mendapat advokasi(pembelaan), perlindungan, dan/atau pemenuhan pelayanan;
5. memberitahukan kepada pimpinan penyelenggara untuk memperbaiki pelayanan apablila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan;
6. memberitahukan kepada pelaksana untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan;
7. mengadukan pelaksana yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada penyelenggara dan aparat;
8. mengadukan penyelenggara yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada pembina penyelenggara dan aparat; dan
9. mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan
10. Pasal 18 UU Pelayanan Publik.