Hak dan Tata Cara Memperoleh Informasi Publik

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik.
Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Hak Masyarakat / Publik / Pemohon Informasi

Pemohon Informasi Publik adalah Warga negara dan/atau Badan Hukum Indonesia yang mengajukan permohonan Informasi Publik atau Perseorangan, Kelompok Masyarakat, LSM, Ormas, Parpol dan Badan Publik Lainnya.

Hak Pemohon Informasi Publik

  1. Memperoleh Informasi
  2. Menghadiri Pertemuan Publik
  3. Mendapatkan salinan Informasi Publik
  4. Menyebarluaskan Informasi Publik
  5. Mengajukan Permintaan Informasi Publik Yang Disertai Alasan
  6. Mengajukan Gugatan

Tata Cara Memperoleh Informasi Publik

Permohonan Informasi Publik dapat dilakukan secara tertulis (surat pos, surat elektronik ) dan tidak secara tertulis ( telepon, datang langsung, form permohonan online ) dan wajib menyertakan alasan, identitas

  1. Pemohon Informasi Publik datang ke meja Layanan Informasi Publik PPID Pelaksana Dinas kesehatan Provinsi Jawa Tengah dengan membawa fotokopi KTP atau Akta Pendirian atau Surat Keterangan Terdaftar atau Surat Keterangan Domisili Lembaga/ Ormas dan Form Permohonan Informasi. Atau dapat mengisi pada form berikut : Form Permohonan Informasi Online.
  2. Meja Layanan Informasi Publik Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Jl. Piere Tendean No.24 Semarang, 50131 Telp. 024-3511351 (Pswt.313) Fax. 024-3517463
    Petugas akan menghubungi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
  3. Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi memeriksa persyaratan dokumen pemohon dan permintaan informasi badan publik.
  4. Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi memberikan jawaban atas permintaan informasi publik kepada pemohon
  5. Jika pemohon puas atas jawaban PPID Pelaksana, maka selesai.
  6. Jika pemohon tidak puas atas jawaban PPID Pelaksana, pemohon dapat mengajukannya kembali ke petugas meja layanan publik. Selanjutnya petugas meja layanan publik melaporkan ketidak puasan pemohon kepada atasan PPID Pelaksana.
  7. Jika pemohon puas atas jawaban atasan PPID Pelaksana, maka selesai.
  8. Jika pemohon tidak puas atas jawaban atasan PPID Pelaksana, pemohon dapat mengajukan keberatan.

Tata Cara Mengajukan Keberatan Informasi Publik

Permohonan Informasi Publik dapat dilakukan secara tertulis ( surat pos, surat elektronik ) dan tidak secara tertulis ( telepon, datang langsung, form keberatan Online ) dan wajib menyertakan alasan, identitas

  1. Pemohon yang mengajukan keberatan Informasi Publik datang ke meja Layanan Informasi Publik PPID Pelaksana Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dengan membawa fotokopi KTP atau Akta Pendirian atau Surat Keterangan Terdaftar atau Surat Keterangan Domisili Lembaga/ Ormas dan Form Pengajuan Keberatan. Atau dapat mengisi pada form berikut : Form Pengajuan Keberatan Online.
  2. Meja Layanan Informasi Publik Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Jl. Piere Tendean No.24 Semarang, 50131 Telp. 024-3511351 (Pswt.313) Fax. 024-3517463, Petugas Meja Layanan Informasi memeriksa kelengkapan berkas dan data pemohon, jika berkas dan data pemohon telah memenuhi persyaratan selanjutnya petugas menulis formulir permohonan keberatan informasi publik. Jika belum memenuhi syarat, petugas diperbolehkan menanyakan/ meminta kekurangan persyaratan tersebut kepada pemohon.
  3. Pemohon menandatangani formulir permohonan keberatan informasi publik dan petugas membubuhi nomor registrasi serta menandatangani formulir tersebut.
  4. Petugas menyampaikan permohonan keberatan kepada PPID dan atasan PPID Petugas mengarsip permohonan keberatan
  5. Proses permohonan keberatan waktunya 10 hari kerja jika tidak ada respon sama sekali, namun jika ada respon atau janji atau proses mencari permohonan waktunya 17 hari kerja
  6. Jika pemohon puas atas jawaban PPID Pelaksana, maka selesai.
  7. Jika pemohon tidak puas atas jawaban PPID Pelaksana, pemohon dapat mengajukannya kembali ke petugas meja layanan publik. Selanjutnya petugas meja layanan publik melaporkan ketidak puasan pemohon kepada atasan PPID Pelaksana. Atasan PPID Pelaksana berhak memberi jawaban dalam waktu 30 hari kerja.
  8. Jika pemohon puas atas jawaban atasan PPID Pelaksana, maka selesai.
  9. Jika pemohon tidak puas atas jawaban atasan PPID Pelaksana, pemohon dapat mengajukan keberatan.